31 August 2017

Pengalaman Kuliah Di Magister Ilmu Perencanaan Wilayah IPB (Bagian 2)

Tidak terasa saya sudah menjadi bagian dari keluarga mahasiswa PWL IPB selama 2 semester alias 1 tahun, mungkin setengah perjalanan dari yang diharapkan di sini sudah dilalui dengan berbagai suka dukanya. Dan bagi saya akan selalu menjadi momen personal karena nuansa dan tantangannya berbeda dengan teman-teman seangkatan 2016 yang lain, saya harus menjalani dan memenuhi kewajiban kuliah sambil juga pada saat bersamaan harus memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, itu adalah tantangan tidak mudah yang sudah merupakan pilihan dan takdir hidup. Dalam dua semester ini alhamdulillah keduanya bisa dicapai dengan luar biasa!

Dalam semester kedua, mata kuliah yang diambil sudah bervariasi di mana ada yang merupakan mata kuliah wajib prodi serta pilihan yang di antaranya bukan berasal dari prodi PWL. Pada momen inilah teman-teman seangkatan PWL 2016 sudah tidak bareng-bareng lagi kuliahnya, karena pada mata kuliah pilihan mempunyai pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya masing-masing. Kuliah bareng hanya pada mata kuliah wajib prodi. Kombinasi mata kuliah yang saya ambil di semester ini adalah :
MK Wajib : Sistem Ekonomi Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Lahan, Metode Penelitian Spasial
MK Pilihan : Perencanaan Penggunaan Lahan dan Kebijakan Pertanahan, Perencanaan Partisipatif, Teknik Evaluasi Ekonomi Sumber Daya Wilayah.
Total yang saya ambil adalah 15 SKS, teman-teman seangkatan lain ada yang hanya 12 SKS namun ada juga yang 18 SKS.

Pertimbangan saya dalam pemilihan mata kuliah pilihan adalah, saya memperhatikan bahwa mungkin karena prodi PWL di bawah Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan (DITSL), hampir semuanya menitik beratkan pada pembahasan aspek fisik, kuantitatif, dan ekonomi wilayah khususnya di semester 1, sehingga pada semester ke 2 saya memutuskan untuk ingin merasakan dan mencoba rasa atau 'taste' lain dalam membicarakan perencanaan dan pengembangan wilayah, ingin mencoba 'keseimbangan' lain dalam cara pandang terhadap wilayah, yaitu dari aspek sosial kemasyarakatannya, itulah kenapa saya akhirnya memilih kebijakan pertanahan dan perencanaan partisipatif yang diisi oleh dosen dari luar prodi khususnya sosiologi (fema).

Dan benar saja, ketika mata kuliah lain asyik dengan tarian-tarian berirama fisik dan ekonomi dalam melihat persoalan di suatu wilayah, kedua mata kuliah pilihan tadi menjadi "breakthrough", kuliah tersebut di tengah jalan menyadarkan saya bahwa faktor manusia yang ada di wilayah juga penting dan krusial untuk dijadikan kunci melihat persoalan wilayah. Aspek sosial sama pentingnya dengan aspek lain bahkan mungkin pada beberapa hal secara subyektif terlihat menjadi kunci yang lebih penting pada perencanaan dan pembangunan wilayah. 

Misalnya saya menjadi disadarkan tentang sejarah kepemilikan dan status tanah/lahan negara Indonesia ini, bahwa segala persoalan yang berkaitan dengan lahan di negara ini tidak bisa dilepaskan dari 'kesalahan' fondasi sejarah kebijakan pertanahan dulu (kebijakan agraria), saya disadarkan tentang pentignya hak-hak atas tanah, bagaimana hak-hak rakyat termarjinalkan di tanahnya sendiri, dan diingatkan pentinya jangan sampai 'buta huruf agraria'. Semua itu diterangkan dengan gamblang, kronologis, dan begitu meliuk-liuknya penuh semangat oleh pakar dan sesepuh agraria Prof. Endriatmo Soetarto. Beliau mengatakan bahwa sampai saat ini yaitu sampai telah berkali-kalinya berganti kepemimpinan negara ini, sampai detik ini, belum ada pemimpin yang betul-betul berani memecah kebuntuan (kesalahan sejarah kebijakan agraria tadi), sehingga persoalan konflik tanah/agraria/ruang selalu menjadi ruwet, politis, dan penuh intrik. Sehingga Bangsa ini belum menjadi citizen state, masih people state. Tanah masih dianggap sebagai komoditas ekonomi, salah kalau manusia dimarjinalkan (dipisahkan) dari tanahnya, karena hubungan antara manusia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan hakiki. Begitu kata Prof. Amo (panggilan beliau).

Cerita menarik lain saya dapat dari kuliah perencanaan partisipatif, masih di seputar pentignya aspek sosial dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Ada kisah di mana kakak kelas kami di PWL melakukan penelitian terkait kesesuaian potensi untuk peternakan di suatu wilayah, sudah bagus, sampai ke tahap sidang dan di forum itu muncul pertanyaan tenang status lahan yang direncanakan. Ternyata lahan itu merupakan lahan adat yang bersengketa, sehingga perencanaan sebaik apapun sulit diimplementasikan di sana. 

Ilustrasi itu kembali menyadarkan bahwa entri point dalam melihat permasalahan wilayah jangan sampai melupakan aspek sosial, hukum, budaya, dll. Walaupun tentu saja aspek fisik dan ekonomi juga penting. Partisipatif melihat wilayah berisi beragam karakteristik masyarakat, struktur sosial, norma dan budaya yang beragam, berbagai golongan masyarakat dari yang terendah sampai tertinggi misal secara ekonomi, pendidikan dll., yang kesemuanya itu punya peran masing-masing yang penting dalam perkembangan wilayah. Karena pada intinya pembangunan itu ditujukan untuk semua golongan orang di suatu wilayah. Pembangunan itu haru memanusiakan manusia, bisa melibatkan semua pihak dengan berbagai karakteristiknya dan pada praktiknya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit apalagi dalam konteks pembangunan Indonesia yang sangat birokratis dan teknis. Tapi itulah tantangannya karena jika jeli ada saja celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk diakuinya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan bisa memberdayakan masyarakat yang selama ini kurang diperhatikan. Banyak juga cerita-cerita dalam kuliah yang membuat semakin menarik bahwa posisi masyarakat dalam pembangunan (skala mikro misalnya) tidak bisa dianggap enteng.

Mata kuliah lain yang paling khas adalah Pengelolaan Sumber Daya Lahan, yang merupakan wajib di Ilmu Tanah. Walaupun bobotnya 2 SKS, namun karena yang mengajar adalah 6 orang pakar baik itu profesor ataupun doktor di bidang tanah dan pengelolaan lahan, maka rasanya seperti 6 SKS. Saya dan sebagian teman-teman (juga dari prodi lain karena kuliahnya digabung) yang tidak berlatarbelakang ilmu tanah ataupun fisik lahan, sangat terasa berat menjalani kuliah ini tapi memang dari sisi wawasan sangat penting. Rata-rata nilai akhirnya tidak terlalu mengecewakan.

Yang spesial lainnya adalah adanya field trip ke Yogyakarta (tidak sama untuk setiap angkatan), yang pada intinya melihat suka dukanya para pelaksana kebijakan pembangunan di daerah dan juga kelembagaan masyarakat yang berjalan dengan baik bahkan secara ekonomis mandiri dan berkelanjutan, apa tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka menyelesaikannya dan baik untuk semua pihak. Dilaksanakan pertengahan Mei 2017, hampir semua dosen prodi PWL ikut, dan mahasiswa yang ikut adalah angkatan 2016 gabungan baik reguler maupun kelas khusus, sehingga kegiatan ini juga merupakan momen untuk memperkuat keakraban mahasiswa PWL dan dosen, dan sedikit penyegaran di sela-sela kegiatan perkuliahan yang padat. Kami mengunjungi Bappeda Prov DIY, Stasiun Penelitian BIG di Parangtritis, Bappeda Kulonprogo, Kelompok Masyarakat Wisata Kalibiru, Pengelola Candi Borobudur, Desa/Agropolitan Sewukan (Magelang), dll.

Mungkin itu yang menurut saya menarik di semester 2 kuliah magister PWL IPB, karena untuk mata kuliah lain semuanya masih membahas seputar fisik lahan dan ekonomi wilayah. Di semester ini juga sudah diharuskan membuat proposal penelitian. Beruntung saya juga bisa bergabung dengan teman-teman di Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB sehingga antara apa yang di dapat di kuliah PWL dan implementasinya di lapangan, keduana bisa saya dapatkan dan itu adalah sesuatu yang 'maknyus'. Bravo PWL IPB.

Mahasiswa Magister PWL 2016 reguler, minus mas Anam :-)

Photo session kuliah terakhir kebijakan pertanahan with Prof. Endriatmo Soetarto

Momen senyum bersama selepas field trip lokal Ciapus - Ciampea (Bogor), Mei 2017

Bersama Prof. Santun Sitorus di Kalibiru dalam Fieldtrip PWL 2016

16 March 2017

Dahsyatnya Korupsi E-KTP : Peta Pun Dikorupsi


Sebagai yg hampir setiap hari 'melototin' peta, rasanya saya miris sekali dengan begitu dahsyatnya korupsi e-ktp ini. Bagaimana tidak miris, sampai-sampai peta yang ada di e-ktp nya saja dikorupsi, mungkin supaya 'efisien' dan banyak biaya yang bisa 'diirit'.

Coba sekali-kali anda tengok bagian belakang e-ktp (bagi yang sudah punya), perhatikan ada peta di belakangnya. Rasanya sih saya lebih sreg menyebutnya sebagai gambar, karena kalau disebut peta ada syarat-syarat kartografisnya yang rumit dan tidak terpampang di situ.

Namun tak apalah saya tetap menyebutnya peta Indonesia, yang membuat saya miris adalah setelah diperhatikan seksama bentuk peta Indonesianya aneh. Perhatikan antara pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa tersambung (mungkin lagi2 demi 'efisiensi' tadi), bentuk pulau-pulau tsb pun salah (dikorupsi pula jangan-jangan). Belum lagi antara Banten dan Lampung sekilas 'nempel', Pulau Madura dan Jawa pun tak mau kalah 'digabung' juga (apa karena sudah dibuat jembatan Suramadu?), bentuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang seperti 'kaki bengkak' Pulau Sulawesi, belum lagi bentuk 'punggung' Papua bagian atas juga 'aneh' dan mungkin masih ada lagi keanehan-keanehan lainnya yang tidak detail saya cermati. Entah peta itu sumbernya dari mana. Bukan seperti itu bentuk peta Indonesia yang saya pelajari sedari SD. Melihat peta itu secara keseluruhan rasanya kurang sreg, ada kesan asal jadi dan asal ada, terkesan sebagai hiasan saja.

Peta termasuk di e-ktp juga adalah juga simbol kedaulatan negara RI, jadi jangan sampai salah apalagi asal buat. Selain itu peta tersebut hakikatnya diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar bahkan dengan nyawa para pendiri dan pahlawan negeri ini.

Sementara tidak jauh dari Jakarta tepatnya di Cibinong ada yang namanya Badan Informasi Geospasial (BIG), mereka pakarnya dan gudangnya peta-peta. Rasanya sih tidak sulit jika meminta mereka untuk mendesain peta di e-ktp, toh sama-sama lembaga pemerintah dan untuk kepentingan rakyat, atau tinggal minta file peta Indonesia yang benar.  Kalaupun susah minta karena birokrasi tinggal diunduh saja file jpg peta Indonesia di situs web BIG, tidak sulit dan tidak perlu korupsi karena gratis. Bahkan di situs-situs semacam google map atau situs abal-abal pun unduhan peta Indonesianya masih lebih baik bentuk petanya dari pada yang saya lihat di e-ktp, seperti misalnya peta di bawah ini.

sumber : http://v2.bkprn.org/wp-content/uploads/2015/10/peta_indonesia_1.jpg

Sebagai warga negara biasa saya hanya bisa berharap mudah-mudahan untuk blanko e-ktp tahap berikutnya (karena katanya sekarang kosong), petanya sudah tidak itu lagi, peta Indonesianya yang benar.  Mudah-mudahan Yth. Bapak Presiden, Mendagri, Pimpinan BIG, dan pihak terkait bisa memperhatikan ini. Kalau ini kurang diperhatikan, mungkin barangkali proyek e-ktp ini adalah proyek asal juga jangan-jangan.

12 March 2017

Tujuh Dosa Perencana Pembangunan


Judul itu menggelitik saya karena saya saat ini sedang mengambil kuliah master di ilmu perencanaan wilayah yang titik akhirnya menjadi perencana, di mana jangan-jangan mempelajari ilmu tersebut menjadi dosa :-). 
 
Judul di atas saya dapatkan ketika mengikuti kuliah perencanaan partisipatif. Judul sebenarnya adalah "Tujuh Dosa Perencana Pembangunan" yang diambil dari buku berjudul Tirai Kemiskinan karangan Mahbub Ul Haq terbitan Yayasan Obor. Setelah saya baca maksud dari isinya adalah beberapa kekurang cermatan proses-proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di beberapa negara, di mana hasilnya justru menimbulkan masalah-masalah baru terutama dari aspek sosial. Berikut ini sari-sari dari ketujuh "dosa" terebut.

Pertama, Permainan Angka. Perencanaan untuk pembangunan selama ini lebih mengedepankan indikator-indikator kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi, GNP, dll., serta metode-metode seperti ekonometrika dan cenderung mengabaiakan atau menggeneralisir hal-hal terkait sosial mayarakat seperti kemiskinan dll.

Kedua, Pengendalian-Pengendalian Yang Berlebihan. Banyaknya dibuat kebijakan-kebijakan yang terlalu membatasi, cenderung birokratis, dan bahkan kadang saling bertentangan yang justru bisa menimbulkan kekacauan dalam kehidupan seperti kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan golongan tertentu yang justru makin menambah ketimpangan di berbagai hal dalam masyarakat.

Ketiga, Penanaman Modal Khayal. Lebih mempercayai penanaman modal sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian, bukannya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan sumber daya yang ada.
 
Keempat, Mode-Mode Pembangunan. Terlalu seringnya ingin up to date membuat beberapa negara atau perencana cenderung berubah-ubah metode karena tidak ingin disebut ketinggalan zaman. Hal-hal tersebut justru tidak sesuai dengan kondisi yang ada, malah terkadang menjadikan perencnaan menjadi bersifat  politis dan hanya berifat jangka pendek. Padahal pembangunan sejatinya berdimensi jangka panjang.

Kelima, Perencanaan dan Pelaksanaan Dipisahkan. Hal ini terkait kelembagaan dalam pembangunan oleh pemerintah, pelaksana bisa berbagai lembaga yang berbeda dan kadang tidak berhubungan dengan pembuat rencananya. Hal ini menjadikan kadang terjadi tidak nyambung antara yang membuat rencana dan yang melaksanakannya, sebagai contoh antar pihak tersebut salah menterjemahkan rencana. Hingga menimbulkan masalah di lapangan yang justru mengganggu pelaksanaan pembangunan dan tidak sesuai rencana.

Keenam, Sumber Daya Manusia Diabaikan. Unsur manusia belum menjadi yang utama, padahal seharusnya yang dibangun adalah kondisi manusianya terlebih dulu khususnya skill dan pendidikan. Di beberapa kondisi misalnya anggaran pendidikan tidak menjadi prioritas dalam anggaran pembangunan namun kadang malah menjadi prioritas yang dipotong jika ada pengurangan anggaran.

Ketujuh, Pertumbuhan Tanpa Keadilan. Pertumbuhan ekonomi sering membutakan masalah sebetulnya seperti ketimpangan pendapatan di masyarakat dan kemiskinan yang merupakan masalah dominan yang makin bertambah. Karena pertumbuhan terlalu terpaku pada pertumbuhan ekonomi yang kebanyakan hanya disumbang oleh segolongan industri milik masyarakat kelas kaya yang hanya sedikit jumlahnya.
 
Apakah hal itu sudah cukup menggambarkan dosa-dosa perencana pembangunan atau belum atau bahkan tidak seperti itu alias tidak setuju, sepenuhnya tentu bergantung perspektif masing-masing. Tapi satu hal yang saya petik dari bacaan itu adalah pentingnya memasukan unsur sosial masyarakat dalam membuat suatu perencanaan wilayah, karena kebanyakan perencana masih mempriorotaskan aspek ekonomi dan ekologi saja. Padahal sejatinya pembangunan adalah untuk kesejahteraan manusia.



 
 

18 February 2017

Ongkos Pilkada Itu 150 Ribu Per Orang Lho


Kebanyakan dari kita mungkin kurang menyadari atau “ngeh” bahwa riuh ramainya nya pilkada di seluruh penjuru Indonesia termasuk yang sedang “panas” saat ini yaitu pilkada DKI Jakarta sebetulnya dibiayai sepenuhya oleh duit kita sendiri.

Indonesia ini katanya sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi, maka yang namanya Pemilu atau pemilihan umum, Pilpres atau pemilihan presiden, serta Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan satu “syarat” yang wajib dilaksanakan. Walaupun untuk itu pengorbanannya besar, tidak hanya materi (duit), bahkan kadang bisa sampai menimbulkan kerusuhan yang bisa merugikan, bahkan sampai memakan korban jiwa. Kalau kata dosen saya sih sebenernya sistem pemilihan pemimpin dalam hal ini kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, bupati atau walikota yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ternyata di dunia ada hanya ada 2 yaitu pertama pada zaman Yunani Kuno dan kedua di negara kita tercinta ini. Hebat juga saya fikir negara kita ini.

Let’s kembali ke topik yang mau saya angkat. Kita akan maklum setiap kegiatan apalagi melibatkan orang banyak maka akan memerlukan sumber daya, salah satunya perlu biaya. Pun setiap penyelenggaraan event pesta demokrasi baik itu pemilu, pilpres atau pilkada maka selalu akan memerlukan biaya. Dari mana biaya itu? Tentunya dari negara yang notabene termasuk dari berbagai pajak yang kita bayarkan lho! (APBN).

Ngomong-ngomong tentang besarnya biaya penyelenggaraan pemilu, pilpres, atau pilkada hal itu juga akan sangat berhubungan dengan jumlah penduduk dan juga jumlah wilayah pemerintahan di Indonesia dari mulai Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Untuk jumlah penduduk Indonesia menurut perkiraan BPS tahun 2015 sekitar 255.461.700 jiwa atau kita bulatkan 255 juta jiwa. Lalu seperti kita tahu jumlah provinsi di negara ini ada 34, sedangkan untuk jumlah kabupaten/kota seperti saya kutip dari wikipedia sampai saat ini ada 415 kabupaten dan 93 kota atau jika ditotal adalah 508 Kabupaten/Kota (Catatan: total sebetulnya adalah 514 namun kota dan kabupaten administratif di DKI Jakarta tidak dimasukan karena pemimpinnya tidak dipilih melalui pilkada).

Menurut info, biaya rata-rata untuk 1 kali pemilihan gubernur mencapai 500 milyar rupiah, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota mencapai 25 milyar rupiah, itu kalau hanya satu putaran, jika sampai dua putaran maka biaya akan bertambah rata-rata 50% nya.

Mari kita “gotak-gatik” secara sederhana berapa sih sebenarnya besaran biaya yang dibutuhkan untuk pemilu, pilpres atau pilkada ini secara total. Saya coba perhitungan secara sederhana saja; jika pilkada provinsi dilakukan 1 putaran, maka 500 m kita kalikan 34 provinsi itu sama dengan uang 17 triliun rupiah. Sedangkan untuk pilkada kabupaten/kota 1 putaran maka 25 m dikalikan 508 kabupaten/kota = 12,7 triliun. Keduanya ditotal maka biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pilkada di negeri ini akan mencapai 29,7 triliun atau hampir 30 triliun! Jika biaya ini ditambah dengan biaya pilpres yang sekitar 7,9 triliun (tahun 2014), maka total untuk seluruh pemilihan kepala pemerintahan di Indonesia saja sudah menghabiskan duit sekitar Rp. 38 triliun.

Jika biaya Rp. 38 triliun tadi kita bagi dengan 255 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang di indonesia harus menanggung biaya pilkada dan pilpres sebesar 149.019 rupiah. Kalau dibulatkan, maka setiap kepala pemerintahan di Indonesia untuk terpilih perlu disumbang oleh rakyat sebesar 150 ribu rupiah/orang.

Belum lagi termasuk pemilu, berkaca ke biaya pemilu 2014 di mana untuk penyelenggaraannya mencapai 24,1 triliun. Jika biaya pemilu ini ditambahkan juga, maka total biaya “pesta demokrasi” di Indonesia ini kurang lebih 62,1 triliun. Lagi-lagi jika 62,1 triliun dibagi 255 juta, maka setiap penduduk Indonesia harus menanggung biaya “pesta demokrasi” ini sebesar 243.529 rupiah atau kita bulatkan Rp. 250.000.

Panasnya hawa pilkada DKI Jakarta saat ini mendorong saya untuk mencoba juga mengutak-atik secara sederhana berapa sih biaya yang dihabiskan. Biaya penyelenggaraan biaya Pilkada DKI Jakarta adalah sekitar 478 milyar rupiah, lalu berdasarkan situs jakarta.go.id jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 12,998,816 jiwa. Maka untuk acara pilkada DKI Jakarta yang saat ini sedang “panas-panasnya” sampai 2 putaran, setiap penduduk di DKI Jakarta sebetulnya “saweran” sebesar 36.722 rupiah atau dibulatkan Rp. 37.000.

Berkaca dari itu bisa kita lihat betapa mahalnya sebuah ritual demokrasi dan itu dibiayai oleh duit rakyat termasuk duit anda, namun di sisi lain hasil dari itu semua ternyata tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan oleh rakyat. Bisa kita tahu dari pemberitaan baik dari media cetak ataupun online sampai saat ini kepala daerah serta anggota DPR/DPRD hasil berbagai pemilihan tadi ternyata masih banyak yang bermasalah dan bahkan korup.

Semua hal di atas hanya melihat dari sisi cost atau katakanlah modalnya saja sebagai input. Tentunya tidak fair jika hanya melihat dari satu sisi saja, kita harus lihat juga dari sisi outputnya. Menurut Mendagri (Kemendagri) selama kurun dari 2010 sampai 2014 sebanyak 343 kepala daerah tersangkut kasus hukum (namun tidak dijelaskan secara rinci mana yang gubernur atau bupati/walikota). Asumsikan saja itu adalah jumlah bupati/walikota yang tersangkut kasus hukum, 343 berarti lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota yang 508 tadi, atau tepatnya 67,5%. Lalu dari 343 orang itu 56 tersangkut adalah tesangkan atau terkait kasus korupsi (baca “ditangkap” KPK) atau jika diangkakan sebesar 11%.

Itu semua bukan angka yang kecil, melihat itu seharusnya kita merasa miris bahkan mungkin geram karena ternyata selama ini begitu besarnya biaya yang dikeluarkan hanya untuk menghasilkan orang-orang yang bermasalah. Ini belum lagi jika dihitung juga kasus hukum (terutama korupsi) yang melibatkan anggota DPR/DPRD, alamak rugi bandar nih!

Biaya tadi baru dihitung untuk 1 masa lima tahun, padahal pemilu, pilpres, dan pilkada sudah berlangsung dari tahun 1999, silahkan hitung sendiri berapa besar “duit” yang sudah dihabiskan untuk itu. Kalau difikir-fikir proses kayak gitu buang-buang duit aja, mending dibagiin ke rakyat aja langsung biar terasa manfaatnya. Saya tidak tahu ada di mana masalahnya, di sistem nya ataukah memang mental bangsa ini yang baru siap sampai tahap berdemo, belum sampai ke tahap berdemokrasi. Itu adalah kewajiban pemerintah dan seluruh rakyat negeri ini untuk membenahinya.

13 February 2017

Pengalaman Kuliah Di Magister Ilmu Perencanaan Wilayah IPB (Bagian 1)


Tidak terasa kuliah di Magister Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL) IPB sudah lewat 1 semester, saat ini sudah memasuki awal semester II. Banyak suka dan susah yang sudah dilewati di semeter I, berikut ini sedikit pengalaman yang saya rasakan.

Namanya semester I yaitu semester awal, saya lebih suka menyebutnya sebagai masa mengenal dan menyesuaikan dengan lingkungan akademis khususnya nuansa lingkngan masyarakat tingkat pasca sarjana atau master/magister. Yang paling terasa di semester I adalah capek dan benar-benar ‘bejibun’ alias sibuk dengan tugas, terkadang ada masa di mana terasa seperti tugas tidak ada selesainya, datang seperti bertubi-tubi. Tapi memang itulah kuliah tingkat magister, mahasiswa disiapkan untuk menjadi trouble shooter kalau menurut saya. Karena itu bisa dimaklum tugasnya banyak, menurut saya hal itu agar kita dilatih berfikir lebih terstruktur, lebih ilmiah, bahkan kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan persoalan yang beragam.

Semester I me-warning bahwa mahasiswa tingkat magister itu harus belajar mandiri. Mandiri di sini dalam artian jika hanya mengandalkan apa yang didapat dikelas saja tanpa ada kemauan untuk mengembangkan dan memperdalamnya sendiri, maka sulit untuk mencapai kondisi menjadi trouble shooter di atas. Ini akan bisa dilihat hasilnya seperti apa di IPK masing-masing mahasiswa, khususnya IPK semester I ini. Anyway apapun hasil IPK, tentu di balik itu semua lega rasanya ketika bisa melewati semester I ini secara normal tanpa masalah, bagi saya khususnya memuaskan (mimpinya J).

Sedikit cerita tentang angkatan saya di PWL 2016 reguler (karena ada juga kelas khusus). Kami di angkatan PWL 2016 berjumlah 14 orang, terdiri 10 orang laki-laki dan 4 perempuan, berasal dari mulai Aceh sampai Papua, serta dari berbagai profesi dari mulai fresh graduate, pencari kerja J, ASN/PNS, konsultan/swasta (seperti saya J), dll. Beberapa di antaranya malah ‘cilok’ J.
Let’s kembali ke pokok cerita, di mana saya ingin berbagi cerita mengenai kuliah-kuliah yang sudah saya dan teman-teman angkatan saya ambil, antara lain;

1.       Matrikulasi
Kuliah ini wajib diikuti, dan merupakan penyamarataan pemahaman tentang ilmu-ilmu yang menjadi dasar Ilmu Perencaan Wilayah khususnya di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (DITSL) IPB. Menurut dosen yang ngajar di matrikulasi ini, dulu-dulu sebelum tahun 2015 biasanya matrikulasi ini berlangsung selama dua minggu, namun semenjak tahun 2015 sampai saat ini menjadi hanya satu minggu, jam kuliahnya pun full mulai jam 7.00 – 17.00 wib. Walaupun kuliah matrikulasi ini bernilai 1 SKS tetapi tidak mempunyai nilai.

Kuliah matrikulasi ini diawali dengan kuliah umum tentang penataan ruang dari Prof. Santun RP Sitorus, di mana beliau ini juga adalah mantan ketua prodi PWL. Kuliah-kuliah selanjutnya diisi mengenai dasar-dasar secara umum mengenai ilmu tanah, dasar statistik, makro ekonomi, dll. Kita cukup menjadi pendengar yang baik saja, bahkan mungkin membuat mengantuk. Maka disarankan untuk banyak bertanya agar suasana kelas tidak membosankan.

Barulah di minggu setelahnya kita memasuki mata kuliah yang menjadi inti dari Ilmu Perencanaan Wilayah versi IPB untuk semester I, di mana sudah dipaketkan yaitu;

2.       Penataan Ruang
Mata kuliah ini wajib dan sudah paket, jumlah 2 sks, kita tinggal mengikutinya saja. Mata kuliah ini intinya memberikan landasan-landasan teori ataupun peraturan yang terkait dengan perencanaan ruang, baik global ataupun nasional. Misalnya tentang definisi tata ruang, peraturannya, dasar struktur ruang, teori lokasi, social capital, KLHS, sarana-prasarana wilayah, dll. Pesan yang ingin disampaikan dari mata kuliah Penataan Ruang ini adalah bahwa untuk membuat perencanaan suatu wilayah khususnya tata ruang, maka harus melihat dan mempertimbangkan aspek yang disebutkan tadi.

Kunci keberhasilan dari ikut kuliah ini adalah menggabungkan pemahaman teori dengan kejelian kita melihat kenyataan di lapangan, serta jangan lupa semua tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik khususnya membuat paper tentang topik sekitar penataan ruang.

Pengajarnya Prof. Santun RP Sitorus sampai UTS, lalu dilanjut oleh Dr. Ernan Rustiadi sampai UAS.

3.       Evaluasi Sumberdaya Fisik Wilayah
Karena perencanaan itu dilakukan pada atau menggunakan lahan maka penting sekali untuk mengetahui karakteristik lahan di suatu wilayah agar kegiatan yang direncanakan nantinya tidak merusak bahkan bisa membuat sustainable (berlanjut), itu pesan yang ingin disampaikan dari mata kuliah ini. Bagi yang mempunyai latar belakang ilmu tanah maka mengikuti kuliah ini mungkin sedikit bernostalgia dengan istilah-istilah tanah dan tidak akan terlalu sulit mengikutinya, walaupun di dalamnya tidak melulu masalah tanah, malah pembahasan ekonominya menurut saya sedikit mendominasi terutama di kuliah-kuliah akhir. Isi kuliahnya antara lain survey tanah, pembuatan peta tanah, kemampuan dan kesesuaian lahan, valuasi ekonomi lahan, KLHS, dll. Mata kuliah ini berjumlah 3 sks, sehingga ada praktikumnya beberapa kali.

Kunci keberhasilan dari ikut kuliah ini adalah menggabungkan pemahaman teori dengan kejelian kita melihat kenyataan di lapangan, serta jangan lupa semua tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik khususnya membuat laporan individu yaitu review jurnal lengkap sampai presentasi dan softcopy nya, dan juga laporan kelompok tentang KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Pengajarnya Dr. Widiatmaka sampai UTS, lalu dilanjut oleh Prof. Kukuh Murtilaksono sampai UAS.

4.       Analisis Kuantitatif Spasial
Kuliah mengenai dasar statistik deksriptif baik parametrik maupun non parametrik, seperti regresi, uji korelasi, random effect dan fixed effect, dst.  Lalu dilanjut dengan statistik spasial yang bisa dipelajari melalui software ArcGIS dan Geoda seperti mengenai Spatial Autocorrelation, LISA, Nearest Neighbor, dll. Bagi yang dasar statistiknya baik mungkin tidak terlalu sulit, tapi bagi yang dasar statistiknya kurang kuat atau sudah lama lupa maka perlu banyak mengernyitkan dahi dulu seperti saya J. Pun pengalaman pada SIG juga ikut menentukan.

Kuliah ini menekankan metode statistik dan aspek spasialnya dalam menganalisis dan membuat kesimpulan untuk mendukung penelitian yang nanti akan dilakukan (untuk tesis), dan jangan lupa untuk berfikir logis dan kritis, insya allah akan sukses melewati kuliah ini. Kuliah ini bernilai 3 SKS sehingga ada tambahan praktikumnya walaupun hanya beberapa kali. Saya sarankan sehabis praktikum mencoba mengulanginya lagi sendiri, insya allah akan menambah faham kenapa mata kuliah ini penting. Di angkatan saya UTS hanya tugas presentasi kelompok, tidak ada menjawab soal. Namun di UAS tetap ada soal menghitung statistik spasial plus tugas.

Pengajarnya Prof. Firdaus diselingi Dr. Sahara sampai UTS, lalu dilanjut oleh Dr. Khursatul dan Dr. Andrea Emma sampai UAS.

5.       Sistem Informasi Geogarfis
Ini kuliah favorit saya berhubung terkait erat dengan berlatar belakang pekerjaan saya sehari-hari, berjumlah 3 SKS sehingga ada prakteknya juga. Magister PWL IPB menekankan ketajaman analisis spasial dalam perencanaan wilayah, maka SIG menjadi suatu metode yang wajib untuk dikuasai mahasiswa magister PWL, tidak bisa ditawar!

Yang diberikan pada kuliah SIG ini antara lain dasar-dasar SIG, pengenalan data spasial, koordinat peta, database spasial, dasar permodelan spasial, perkembangan isu SIG, analisis jaringan (network), overlay, query database, berbagai model analisis vektor dan raster, layout peta dan dasar kartografis serta di akhir harus membuat sebuah mini project yang bersifat kelompok. Setiap praktikum ada tugasnya dan cukup menyita waktu juga J. Software yang digunakan yaitu ArcGIS Desktop dan Idrisi, bagi yang mainan sehari-harinya adalah kedua sotware itu maka anda beruntung mengikuti kuliah ini, jadi makin kaya pengalaman selain akan menjadi modal nilai akhir.

Menurut saya tingkat kesulitannya termasuk tinggi, karena sudah sedikit berfilosofi dan berimajinasi menggabungkan teori SIG, spasial, dan kenyataan di kehidupan. Sehingga ini membutuhkan jam terbang SIG yang baik, di sisi lain kebanyakan peserta kuliah ini sedikit ‘kedodoran’ karena ada yang sama sekali ‘blank’ sebelumnya.

Pengajarnya Dr. Baba Barus diselingi Dr. Khursatul sampai UTS, lalu dilanjut oleh Dr. Budi Tjahyono dan kembali Pak Baba sampai UAS, serta didampingi asisten praktikum di Lab. SIG.

6.       Teori dan Proses Perencanaan Wilayah
Kuliah ini lebih ke menerangkan doktrin-doktrin serta ideologi dalam pembangunan dan lebih banyak berteorinya, lebih banyak diskusinya ketika proses di kelas. Bagaimana mahasiswa dituntut untuk lagi-lagi berimajinasi dengan teori lalu membumikannya dengan melihat kenyataannya di lapangan. Yang diberikan antara lain teori-teori perencanaan yang di dalamnya dibagi ke dalam beberapa mazhab perencanaan, trend perencanaan dunia dan nasional/lokal, sistem pembangunan nasional baik secara regulasi maupun praktis, tinjauan praktik-praktik perencanaan, dst.

Kunci keberhasilan dari ikut kuliah ini adalah menggabungkan pemahaman teori dengan kejelian kita melihat kenyataan di lapangan, serta jangan lupa semua tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik khususnya membuat laporan kelompok.

Pengajarnya Dr. Ernan Rustiadi sampai UTS, lalu dilanjut oleh Deddy Bratakusumah PhD sampai UAS.

Itulah sedikit tentang kuliah di semester I di PWL IPB. Saat ini saya sudah memasuki kuliah semester II, di mana sudah ada mata kuliah pilihan, sehingga dalam satu angkatan kami saat ini ada yang tidak sama kuliahnya, karena menyesuaikan dengan minat dan keperluannya masing-masing. Insya Allah kalau panjang umur nanti tulisan ini akan dilanjut mengenai semester II.